Terkuak Nasib 15 BUMN Sakit yang Kini Lagi Dirawat

logo baru kementerian bumn 1 169

logo baru kementerian bumn 1 169



logo baru kementerian bumn 1 169


Jakarta

Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Yadi Jaya Ruchandi buka-bukaan nasib 15 BUMN yang jadi ‘pasien’ alias sedang ditangani PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). PPA merupakan anak usaha dari Danareksa.

Menurut Yadi jumlah BUMN yang menjadi ‘pasien’ PPA bakal berkurang.

“Kalau saya sih melihatnya umumnya akan berkurang, pasti berkurang, either ditutup atau dimerger,” ujar Yadi di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yadi enggan bicara lebih detail mengenai BUMN-BUMN tersebut. Dia meminta agar hal tersebut ditanyakan ke PPA.

Dari sisi Danareksa, kata dia, pihaknya ingin agar ada percepatan. Percepatan yang dimaksud ialah nasib yang jelas terhadap BUMN-BUMN tersebut.

“Kalau mau detailnya mungkin ke PPA, tapi kalau dari sisi kita arahan Danareksa, harus ada percepatan, karena kan sudah lama ya ditangani di sana, diserahkan ke kita 2020 akhir, anggaplah 2021. Dan sudah melewati up and down, COVID-nya sudah selesai juga,” terang Yadi.

Ia menilai, percepatan ini dibutuhkan. Hal ini mengingat PPA perlu menyiapkan diri untuk pekerjaan yang lain.

“Saya bilang harusnya ada percepatan karena kan PPA perlu ada, perlu menyiapkan diri kembali, karena kan masih banyak PR BUMN-BUMN yang lain gitu, masih banyak yang belum selesai,” tutur Yadi.

Dalam catatan detikcom Desember 2023 lalu, PPA melakukan pengelolaan terhadap 22 BUMN. Dari 22 BUMN tersebut, sebanyak 7 BUMN telah dibubarkan.

Adapun 7 BUMN yang dibubarkan yakni PT Kertas Leces (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN.

“Di kami sampai saat ini ada 22 BUMN yang menjadi disurat kuasa khususkan kepada kami untuk kami dilakukan apakah restrukturisasi, disehatkan atau memang dibubarkan,” kata Direktur Utama PPA M Teguh Wirahadikusumah di Menara Danareksa, Jakarta, Jumat (29/12/2023) lalu.

Saat itu, dia mengatakan, jika 7 BUMN ini telah dibubarkan, maka masih tersisa 15 BUMN yang butuh penanganan. “Kalau 7 (BUMN) ini sudah selesai masih ada sisa 15 lagi,” kata Teguh.

Berikut 15 BUMN yang menjadi pasien PPA berdasarkan data yang disajikan:

1. PT Barata Indonesia (Persero)
2. PT Boma Bisma Indra (Persero)
3. PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
4. PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
5. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
6. PT Djakarta Lloyd (Persero)
7. PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
8. PT Persero Batam
9. PT Inti (Persero)
10. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI)
11. PT Indah Karya (Persero)
12. PT Amarta Karya (Persero)
13. PT Semen Kupang (Persero)
14. PT Primissima (Persero)
15. PT PANN Pembiayaan Maritim

(acd/hns)


The CEO of PT Danareksa (Persero), Yadi Jaya Ruchandi, revealed that 15 state-owned enterprises (BUMN) are currently being handled by PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), a subsidiary of Danareksa. Yadi stated that the number of BUMN under PPA’s care is expected to decrease, either through closure or merger. However, he did not provide specific details about the BUMNs and advised directing inquiries to PPA.

Yadi emphasized the need for acceleration in determining the fate of these BUMNs, as they have been under PPA’s management since 2020-2021. He highlighted the importance of PPA preparing for other tasks and addressing unfinished issues. In December 2023, PPA managed 22 BUMNs, with 7 already dissolved, including companies such as PT Merpati Nusantara Airlines and PT Istaka Karya.

PPA’s CEO, M Teguh Wirahadikusumah, stated that out of the 22 BUMNs, 15 are still under PPA’s care and require attention, citing the need for restructuring, revitalization, or dissolution. The 15 BUMNs currently under PPA’s supervision include PT Barata Indonesia, PT Industri Kapal Indonesia, and Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.

Overall, the focus is on accelerating the decision-making process regarding these BUMNs to allow PPA to address other tasks and ensure the efficient management and resolution of issues within the state-owned enterprises.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top