Jakarta –
Empat menteri Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipanggil Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bereaksi pada sidang sengketa Pilpres 2024.
Para menteri akan dimintai keterangan oleh hakim MK, khususnya perihal pembagian bantuan sosial yang dinilai menguntungkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Menteri yang dipanggil sendiri kebanyakan merupakan menteri-menteri di bidang ekonomi. Mulai dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Menteri Sosial Tri Rismaharini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Saudara Muhadjir Effendy Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ibu Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan, Ibu Tri Rismaharini Menteri Sosial dan lima dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan di gedung MK, Senin (1/4/2024) kemarin.
Istana Buka Suara
Istana pun buka suara soal pemanggilan ini. Stafsus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan pemerintah menghormati MK yang memanggil empat menteri.
Dini menegaskan Airlangga hingga Sri Mulyani tak perlu izin khususnya untuk datang ke MK. Menurutnya, MK dapat memanggil siapapun yang perlu didengarkan keterangannya.
“Tidak perlu (izin khusus dari Jokowi). MK memang dapat memanggil siapapun yang dianggap perlu didengar keterangannya,” beber Dini kepada wartawan, Selasa (2/4/2024).
Dini berharap dengan kehadiran sejumlah menteri di sidang sengketa Pilpres, MK dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh terkait latar belakang dan implementasi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.
Dini melanjutkan pemerintah tak akan memberikan arahan khusus kepada para menteri yang dipanggil MK. Dia meminta Airlangga hingga Sri Mulyani memberikan keterangan sejelas-jelasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Dalam hal ini yang dipanggil adalah individu para menteri yang dipandang MK penting untuk didengar keterangannya. Jadi silakan para menteri terkait nanti memberikan keterangan sebagaimana dibutuhkan MK,” beber Dini.
(hal/kil)
Empat menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Menteri yang dipanggil kebanyakan berasal dari bidang ekonomi, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Mereka akan dimintai keterangan terkait pembagian bantuan sosial yang dianggap menguntungkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Ketua MK, Suhartoyo, menyebut bahwa MK juga memanggil lima anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Istana menanggapi pemanggilan ini dengan memberikan dukungan dan mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan MK. Stafsus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, menegaskan bahwa para menteri yang dipanggil tidak perlu izin khusus dari Jokowi untuk datang ke MK.
Pemerintah berharap dengan kehadiran para menteri di sidang sengketa Pilpres, MK dapat memahami dengan lebih baik latar belakang dan implementasi kebijakan pemerintah. Dini juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan arahan khusus kepada para menteri yang dipanggil oleh MK. Mereka diminta memberikan keterangan yang jelas sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Source link
