Ditegur Anggota DPR Usai Sebut Menteri ESDM Kader PDIP, Begini Respons Bahlil

Jakarta –

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ditegur Anggota Komisi VI DPR RI dari partai PDIP Deddy Sitorus saat melakukan rapat kerja, Kamis 1 April 2024. Bahlil ditegur lantaran menyebut Menteri ESDM Arifin Tasrif sebagai kader partai PDIP.

Konteks pembicaraan Bahlil adalah mengenai pencabutan 2.078 Izin Usaha Pertamnbangan (IUP) yang dilakukannya selaku ketua Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Bahlil menjelaskan, 2.078 IUP tersebut bukan ditentukan oleh Satgas melainkan hasil identifikasi Menteri ESDM.

“2.078 IUP bukan ditentukan oleh Satgas berdasarkan Kepres Nomor 1 (tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi), tapi 2.078 IUP itu betul-betul hasil verifikasi identifikasi yang dilakukan Menteri ESDM yang notabene kader PDIP. Kalau itu saya salah saya siap mundur jadi menteri,” katanya dalam Rapat Kerja di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (2/4/2024).

Ucapan Bahlil itu langsung dipotong oleh Deddy Sitorus. Ia menyebut Arifin bukanlah kader PDIP dan meminta Bahlil mencabut perkataannya.

“Saya kira Pak Menteri (Arifin Tasrif) bukan kader PDIP, cabut itu,” pinta Deddy.

“Cabut itu, karena kalau dibilang kader, nanti Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) dan Pak Basuki (Menteri PUPR) dibilang kader,” tambahnya.

Merespons itu, Bahlil lantas mencabut kata-katanya dan menyampaikan permohonan maaf. “Saya mohon maaf, saya dengan mengucap bismillah saya cabut kata-kata saya, mohon maaf Pak Dedi,” sebut Bahlil.

Pada kesempatan itu Bahlil juga menjelaskan soal kewenangannya memulihkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Bahlil sendiri sudah mencabut 2.051 IUP dari target 2.078 IUP. Sementara 585 pencabutan IUP dibatalkan.

Dia menjelaskan, pengaktifan kembali IUP harus melalui proses kolektif dan tidak bisa atas kehendak dirinya sendiri. Hal itu harus disampaikan kepada Tim Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Investasi yang dipimpin oleh dirinya.

“Saya mau sampaikan, mengaktifkan (IUP) itu prosesnya kolektif kolegial, nggak bisa Bahlil Lahadalia hanya menandatangani itu. Harus saya sampaikan kepada Tim Satgas,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (1/4/2024).

Tim Satgas tersebut terdiri dari kementerian teknis, termasuk kementerian ESDM, dan Kementerian investasi itu sendiri. Menurutnya jika kementerian teknis tidak menghendaki pemulihan maka prosesnya tidak akan berjalan.

“Kalau teman-teman investasi teken, memulihkan, sementara Menteri Teknis nggak bisa, nggak bisa barang itu. Begitu pun sebaliknya, jadi harus kolektif kolegial,” bebernya.

Sementara itu soal rekomendasi 2.078 IUP yang dicabut merupakan hasil verifikasi dan identifikasi Menteri ESDM Arifin Tasrif. Dengan kata lain angka tersebut bukan ditentukan oleh Satgas yang dipimpin Bahlil.

(ily/rrd)